oleh

Terungkap Fakta Baru Di Persidangan Kasus UNBK 2018, Sekdisdikbud Banten Ilegal

-PENGADILAN-78 Dilihat

Serang,GBM,-
Sidang kasus UNBK Provinsi Banten 2018 yang digelar pada 30 Juni 2022 di Pengadilan Tipikor yang bertempat di Pengadilan Negeri Serang dengan agenda keterangan saksi Dade Supriatna mengungkap beberapa fakta dalam persidangan terkait mantan Kadisdik Provinsi Banten.

Pantauan gembongbantenmedia.com Berdasarkan keterangan saksi Ade alias Dade Supriatna, Mantan Kepala sekolah SMAN 4 Pandeglang, mengungkapkan bahwa Pada tahun 2018 SMAN 4 Pandeglang menerima bantuan sebanyak 36 unit Laptop dari Disdik Provinsi Banten untuk pelaksanaan UNBK tahun 2018 benar adanya.

“Terkait laptop yang diterima oleh SMAN 4 Pandeglang sesuai dengan jumlah barang yang ada pada dokumen Deliver Order yang di terima oleh saya, setelah diterima laptop dimaksud bersama-sama dengan pihak pengirim PT AXI di test untuk pengoperasian dan dipastikan laptop tersebut hidup dan berfungsi dengan baik,” ungkap Ade.

Lebih lanjut saksi menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihubungi oleh terdakwa maupun pihak PT. AXI terkait dengan pengadaan Perlengkapan UNBK 2018 dan tidak pernah menerima atau memberi uang maupun janji serta tidak pernah menerima janji dalam bentuk apapun.

Kemudian saksi menjelaskan bahwa laptop dimaksud sampai dengan saat ini masih berfungsi dengan baik dan pelaksanaan UNBK 2018 berjalan lancar dan sukses tanpa ada kendala apapun.

Lebih jauh lagi pemberian laptop dimaksud sangat bermanfaat untuk kepentingan belajar mengajar dimana setelah UNBK 2018 laptop dimaksud masih dipergunakan untuk pembelajaran daring/ online pada masa pandemi Covid 19, untuk siswa yang tidak memiliki hp atau kuota internet dapat datang ke sekolah menggunakan laptop tersebut untuk mengikuti pembelajaran secara online serta sampai saat ini laptop tersebut dipergunakan untuk PPDB penerimaan siswa baru.

Kemudian saksi kedua terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi
Ade yakni saksi atas nama Sdr. Ojat Sudrajat selaku ketua LSM Maha Bidik, dimana Ojat menjelaskan berdasarkan temuan saksi melalui Komisi Informasi Publik dan BKD Provinsi Banten ditemukan bahwasanya “Joko Waluyo yang merupakan Pegawai BPKP yang di tempatkan di Pemrov Banten selaku Sekdis Disdik Provinsi Banten sekaligus sebagai KPA dan PPK telah berakhir masa tugasnya selama 3 tahun di Pemprov Banten pada tahun 2018,” ungkapnya.

“Oleh karenanya tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan tindakan atau penandatanganan apapun selaku sekdis / KPA / PPK termasuk menandatangani SPM sehingga saksi melaporkan Joko Waluyo kepada Kejati Banten terkait kasus FS Disdik Provinsi Banten,” imbuhnya.

“Selain itu, Joko Waluyo yang juga sebagai Sekdis Dindikbud Banten dianggap Ilegal,” papar Ojat.

Fakta yang terungkap dalam persidangan dimaksud menjadi suatu fakta yang akan dijadikan dasar jaksa dalam menyusun tuntutan dan dijadikan dasar penasehat hukum  menyusun nota pembelaan, dan hakim memberi kesempatan dua minggu  jaksa menyusun tuntutan,” pungkas Kristiawanto Pengacara mantan Kadisdik Banten 2018.
(Mg-3/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed